aa nusa2
Nasional

Terkesan Diatur Rizieq Shihab, Demokrat Ogah Gabung Koalisi Umat

RepublikHotNews – Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya enggan bergabung dengan koalisi keumatan yang dicetuskan oleh Imam Besar Front pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Menurut dia, Demokrat tidak ingin terkesan menjadi bawahan Rizieq.

“Kalau citranya menjadi subordinat di bawah komando Habib Rizieq, Partai Demokrat tidak tertarik,” kata Ferdinand di kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.

Rizieq Shihab mendorong empat partai, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang, bergabung dan membentuk koalisi keumatan. Ia menyampaikan hal ini setelah ditemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Mekah, beberapa waktu lalu.

Ferdinand mengungkapkan Demokrat sebenarnya intens berkomunikasi dengan Gerindra. Namun belakangan merenggang lantaran Prabowo bertemu dengan Rizieq.

“Kalau memang Prabowo bertahan di situ, di bawah komando Habib Rizieq, tentu Partai Demokrat urungkan niat bergabung,” ucapnya.

Menurut Ferdinand, belum ada perwakilan dari pihak Gerindra atau partai lain yang disebut Rizieq untuk menjelaskan koalisi keumatan itu ke Partai Demokrat. Karena itu, ia melihat koalisi tersebut masih sebatas wacana dan klaim dari beberapa orang saja.

Pihaknya, kata Ferdinand, tidak ambil pusing dengan wacana koalisi keumatan. Pasalnya, pihak FPI menyampaikan Demokrat sengaja tidak diajak karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah memenjarakan Rizieq.

Seusai pertemuan Prabowo dengan Rizieq Shihab itu, kata Ferdinand, Ketua Umum Partai Demokrat SBY menginstruksikan mengambil sikap berupa membentuk poros baru yang dinamakan poros kerakyatan atau poros Nusantara.

 

Ferdinand menjelaskan sikap Demokrat yang seperti ini bukan berarti pihaknya tidak menghormati ulama. Demokrat, menurut dia, menempatkan ulama sebagai penasihat atau pembina kehidupan sehari-hari, bukan penentu kebijakan politik.

“Bukan untuk menentukan siapa kami dan ke mana arah politik kami. Kami adalah partai politik yang diatur undang-undang,” tuturnya.

Facebook Comments
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co