aa nusa2
Nasional

Wiranto Masih Cari Solusi Soal Pelarangan Caleg Mantan Koruptor

RepublikHotNews – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto angkat bicara soal keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Menurut dia, memang tidak selayaknya bekas koruptor mewakili rakyat dan dipilih untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara.

Namun, ia mengingatkan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan eks napi korupsi mencalonkan diri lagi dalam pemilihan legislatif setelah melewati masa hukuman. “Ada satu semangat undang-undang bahwa tingkat peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya,” kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2018.

Sebelumnya, KPU ingin mengatur pelarangan eks koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam peraturan KPU tentang pencalonan. KPU berkukuh meski peraturan ini sempat mendapat penolakan dari pemerintah dan DPR. KPU masih menunggu persetujuan Kementerian Hukum dan HAM untuk penerbitan peraturan ini.

Langkah KPU terganjal. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberi isyarat tak akan menandatangani peraturan tersebut. Ia menilai larangan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Menurut Wiranto, jika pemerintah meneken peraturan KPU itu, Kementerian Hukum dan HAM itu bisa jadi disalahkan karena aturan itu bertentangan dengan UU Pemilu. Kementerian Hukum dan HAM, kata dia berpendapat, bertugas menata hukum agar pasti dan jelas.

“Misalnya, putusan MK yang sudah final itu menyatakan bahwa boleh mencalonkan selama hukuman itu tidak lebih atau tuntutan hukumannya tidak lebih lima tahun. Tiba-tiba ada putusan KPU. Nah ini kan jadi kesemerawutan hukum,” ujar Wiranto. “Nah, tugas Kementerian Hukum dan HAM untuk menata hukum itu agar pasti dan jelas.”

Dia pun meminta publik menunggu solusi yang dikeluarkan dari rapat bersama pemerintah dan KPU untuk membahas pelarangan eks narapidana korupsi dalam pemilihan legislatif. Dia berharap tidak ada kesemerawutan hukum dan kegaduhan di masyarakat. “Sebelum cuti lebaran, semua yang gaduh kita tentramkan dulu. Supaya menghadapi lebaran tentram sehingga saling memaafkan. Soal ini dikoordinasikan dulu,” tuturnya.

Facebook Comments
To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co